Desentralisasi Fiskal Dalam Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Tinjauan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menjaga kesatuan
dan integritas negara menjadikan Pemerintah Pusat selalu mengesampingkan
berbagai hak yang seharusnya dibagi secara porporsional kepada Pemerintah
Daerah dalam hal Pembagaian Dana Bagi hasil agar perimbangan keuangan
negara mencapai asas keadilan dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak
rnempunyai dampak seperti itu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pelaksanaan dan permasalahan desentralisasi fiskal dalam hubungan keuangan
pusat dan daerah di Indonesia serta mengetahui bagaimana konsep
penyempurnaan desentralisasi fiskal dalam hubungan keuangan pusat dan daerah
di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah dengan penelitian yuridis
normatif kajian ini berfokus pada peraturan hukum. Data yang dihimpun dalam
penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
menggunakan data sekunder dan primer sebagai bahan kajian.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat ketidakadilan secara
proporsional pada perimbangan keuangan yang menjadi paradigma itu sendiri
Pembagian keuangan pusat dan daerah maka sejatinya tetap mengedepankan
keterangan dalam penjelasan mengenai luas kewenangan dari pemerintah daerah
yang meliputi pemungutan, menentukan tarif baik itu secara penententuan dalam
penerapan sanksi serta seberapa luas adanya mengenai kebebasan pemerintah
daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya. Diharapkan untuk
meninjau kembali mengenai UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah demi
mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran baik itu secara berkeadilan,
kebijakan otonomi daerah yang merupakan salah satu bentuk kebijakan strategis.