Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Oknum TNI Kepada Warga Sipil (Studi Putusan Nomor : 10-K/PM II-11/AD/I/2019)

Keberadaan Pengadilan Militer memang jarang diketahui oleh masyarakat,
apabila terjadi konflik dengan Prajurit TNI dan masyarakat sipil maka tidak tahu
harus memproses perkara tersebut ke lembaga mana. Permasalahan yang sering
terjadi pada anggota militer yaitu tindak pidana penganiayaan, penganiayaan
menurut Soesilo mendefinisikan merupakan sebagai tindakan yang sengaja
menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada
seseorang.
Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif dan dalam
penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (case approach). Sehingga diperoleh
sebuah data yang dianalisis dari hasil studi kepustakaan dengan berdasarkan sumber
data sekunder. Dan pada penelitian ini analisis data menggunakan cara deskriptifanalitis
sehingga
diperoleh
sebuah
kesimpulan.

Pada penelitian ini dapat diperoleh sebuah kesimpulan terkait bagaimana
pertimbangan Majelis Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap seorang
TNI yang melakukan tindak pidana penganiayaan kepada warga sipil dan
membahas mengenai mekanisme beracara dalam pemidanaan seorang anggota TNI
yang melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam hal ini Majelis Hakim pada
saat menjatuhi sebuah putusan harus berpegang teguh pada keadilan serta melihat
dari fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan hal
yang meringankan dan hal yang memberatkan.