Febrian Rizky Jalasena, - and Ariesta Wibisono Anditya, - (2023) Tinjaun Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual Non Fisik Melalui Media Sosial Berdasarakan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Masters thesis, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
Judul_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Download (558kB)
Abstrak_182302007_Febrian Rizky_Hukum.pdf
Download (147kB)
Bab 1_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Download (409kB)
Bab 2_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Restricted to Registered users only
Download (519kB)
Bab 3_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Download (291kB)
Bab 4_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Download (651kB)
Bab 5_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Download (148kB)
Daftar Pustaka_182302007_Febrian Rizky_Hukum.pdf
Download (274kB)
Lampiran_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Restricted to Registered users only
Download (945kB)
Plagiarisme_182302007_Febrian Rizky Jalasena_Hukum.pdf
Download (41kB)
Abstract
Perkembangan teknologi informasi merupakan sebuah pertanda mulainya modernsasi dalam masyarakat. Penyimpangan prilaku kemudian muncul dalam interaksi yang sedang berlangsung seperti pelecehan seksual, bullying, penipuan, dan lain sebagainya. maraknya penyimpangan perilaku. pada Catatan Tahunan 2020 mencatat 431.471 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tahun 2019 yang besarannya naik 6-10% dari tahun sebelumnya (406.178 kasus). Pertanggung jawaban yang dilakukan kepada para pelaku tindak pidana
pelecehan seksual yang terjadi dalam media sosial harus memenuhi unsur pencelaan/pertanggung jawaban, artinya pelaku secara sah telah melakukan tindak pidana atau kejahatan pada hukum yang berlaku (asas legalitas), dan secara perbuatan pelaku patut dicela, disalahkan, serta dipertanggung jawabkan secara hukum
Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doctrinal.
Terhadap aparat penegak hukum untuk memahami dan menelaah Undang undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Hal ini agar terciptanya suatu sitem yang baik dan berjalan lancar sesuai muatan yang terdapat dalam Undang-undang tersebut.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions: | Faculty of Law, Arts, Social Sciences, and Economy > School of Law |
Depositing User: | Mrs Tiara DP |
Date Deposited: | 05 Jun 2024 08:01 |
Last Modified: | 05 Jun 2024 08:08 |
URI: | https:///id/eprint/2815 |