Efektivitas Penggunaan Elektronik Traffic Law Enforcement (E-TLE) Berdasarkan Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Mendukung Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Ditlantas Polda Daerah Istimewa Yogyakarta)

Didalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ialah sebuah negara yang didasarkan pada hukum (rechtstaat), bukan hanya kekuasaan semata (machstaat). Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat system E-TLE yang beroperasi untuk memperoses pelanggaran lalu lintas. System ini terletak di beberapa simpang di wilayah tersebut, yaitu simpang Ngabean, simpang Tambak kulon progo, simpang Maguwo, dan simpang Ketandan.
Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris hal ini dikarenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum normatif dan empiris dan juga penulis mengkaji kasus pelanggaran lalu lintas dan ditambah dengan hasil wawancara kepada staf Ditlantas Polda DIY.
Dalam sebuah keefektivitasan hukum banyak faktor yang mempengaruhi dalam mencapai tujuanya, dalam keefektivitasan E-TLE dalam mendukung penindakan pelanggaran lalu lintas masih mempunyai beberapa kendala yang membuat sistem E-TLE masih kurang efektif dan masih membutuhkan sistem tilang manual.
Sehingga saran yang diberikan oleh penulis yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan anggaran sistem E-TLE supaya sistem E-TLE di Yogyakarta dapat lebih optimal. kemudian yang kedua kepada Ditlantas Polda DIY untuk menambahkan ahli IT untuk menjalankan dan
menjaga fasilitas sistem E-TLE supaya dapat memastikan dapat berfungsi dengan baik.