Desentralisasi Fiskal Dalam Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah

Puja Kartika, - and Niken Wahyuning Retno Mumpuni, - (2022) Desentralisasi Fiskal Dalam Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Berdasarkan Prinsip Keadilan Tinjauan Yuridis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Masters thesis, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

[thumbnail of Judul] Text (Judul)
Judul_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf

Download (385kB)
[thumbnail of Abstrak] Text (Abstrak)
Abstrak_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf

Download (201kB)
[thumbnail of Bab I] Text (Bab I)
BAB 1_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf

Download (369kB)
[thumbnail of Bab II] Text (Bab II)
BAB II_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf
Restricted to Repository staff only

Download (308kB)
[thumbnail of Bab III] Text (Bab III)
BAB III_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf

Download (235kB)
[thumbnail of Bab IV] Text (Bab IV)
BAB IV_Puja Kartika_182302012_Hukum.pdf

Download (823kB)
[thumbnail of Bab V] Text (Bab V)
BAB V_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf

Download (98kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka] Text (Daftar Pustaka)
Daftar Pustaka_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf

Download (194kB)
[thumbnail of Lampiran] Text (Lampiran)
Lampiran_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (275kB)
[thumbnail of Cek Plagiarisme] Text (Cek Plagiarisme)
Plagiarisme_182302012_Puja Kartika_Hukum.pdf

Download (219kB)
Official URL: http://unjaya.ac.id/

Abstract

Tinjauan yang digunakan oleh Pemerintah Pusat untuk menjaga kesatuan
dan integritas negara menjadikan Pemerintah Pusat selalu mengesampingkan
berbagai hak yang seharusnya dibagi secara porporsional kepada Pemerintah
Daerah dalam hal Pembagaian Dana Bagi hasil agar perimbangan keuangan
negara mencapai asas keadilan dibandingkan dengan daerah-daerah yang tidak
rnempunyai dampak seperti itu. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui
pelaksanaan dan permasalahan desentralisasi fiskal dalam hubungan keuangan
pusat dan daerah di Indonesia serta mengetahui bagaimana konsep
penyempurnaan desentralisasi fiskal dalam hubungan keuangan pusat dan daerah
di Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah dengan penelitian yuridis
normatif kajian ini berfokus pada peraturan hukum. Data yang dihimpun dalam
penelitian ini kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan
menggunakan data sekunder dan primer sebagai bahan kajian.
Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah terdapat ketidakadilan secara
proporsional pada perimbangan keuangan yang menjadi paradigma itu sendiri
Pembagian keuangan pusat dan daerah maka sejatinya tetap mengedepankan
keterangan dalam penjelasan mengenai luas kewenangan dari pemerintah daerah
yang meliputi pemungutan, menentukan tarif baik itu secara penententuan dalam
penerapan sanksi serta seberapa luas adanya mengenai kebebasan pemerintah
daerah dalam menentukan besar dan arah pengeluarannya. Diharapkan untuk
meninjau kembali mengenai UU No.1 Tahun 2022 Tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah demi
mewujudkan sebuah kesejahteraan dan kemakmuran baik itu secara berkeadilan,
kebijakan otonomi daerah yang merupakan salah satu bentuk kebijakan strategis.

Item Type: Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords: Perimbangan keuangan, pembagian dana bagi hasil
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law, Arts, Social Sciences, and Economy > School of Law
Depositing User: Erna Fitri Widayati
Date Deposited: 12 Apr 2023 04:29
Last Modified: 07 Jun 2023 02:47
URI: https:///id/eprint/586

Actions (login required)

View Item
View Item