Analisis Pengaturan Pajak Karbon di Indonesia Ditinjau dari Prinsip Pencemar Membayar (Polluter Pays Principle): Studi Komparatif dengan Negara Singapura

Penerapan pajak karbon menjadi strategi penting dalam upaya pengendalian emisi dan pencapaian target Net Zero Emission (NZE) 2060. Komparasi antaraIndonesia dan Singapura menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan struktural dalam implementasinya. Singapura, sebagai negaraASEAN pertama yang menerapkan pajak karbon, menawarkan model kebijakanyang lebih terstruktur dan efektif, terutama dalam mekanisme penentuan hargaemisi melalui sistem perdagangan karbon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Indonesia dalam penerapan pajak karbon, sertamengidentifikasi tantangan dan strategi penguatan regulatif, kelembagaan, dankultural. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif denganpendekatan perbandingan dan konseptual terhadap kebijakan pajak karbon di keduanegara.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia perlu memperkuat kerangkaregulasi, sistem pengawasan, serta transparansi pelaporan dan penegakan hukum. Kurangnya kesadaran publik dan partisipasi industri menjadi hambatan besar dalam efektivitas kebijakan ini. Kesimpulan dari studi ini menegaskan pentingnyareformasi menyeluruh, termasuk harmonisasi hukum perdata, pidana, dan administratif dalam pertanggungjawaban pencemaran lingkungan. Edukasi publik
dan penguatan prinsip “polluter pays principle” (PPP) juga diperlukan untuk memastikan bahwa pajak karbon bukan sekadar norma hukum, tetapi instrumen nyata dalam mewujudkan keadilan ekologis dan pembangunan berkelanjutan sesuai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).