Perlindungan Hukum Atas Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Berdasarkan Perspektif Hukum Jaminan

Pesatnya perkembangan teknologi digital telah mendorong hadirnya aset kripto sebagai instrumen investasi dan transaksi modern yang bernilai ekonomis. Di Indonesia, aset kripto diakui sebagai komoditas, tetapi belum memiliki dasar
hukum yang jelas sebagai objek jaminan kebendaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik pembiayaan digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual untuk menganalisis aspek hukum aset kripto dalam sistem jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum aset kripto sebagai objek jaminan kebendaan, mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi pemegang jaminan, serta merumuskan konsep regulasi ideal yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia dengan
memperhatikan praktik internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto memenuhi syarat sebagai benda
bergerak tidak berwujud menurut KUH Perdata, sehingga dapat dijadikan objek jaminan, khususnya melalui lembaga gadai. Namun, belum adanya regulasi khusus membuat posisi hukum kreditur belum terlindungi secara optimal. Teknologi seperti
smart contract, wallet multisignature, serta pengawasan kustodian dan lembaga kliring dapat memperkuat perlindungan hukum. Aset kripto berpotensi dijadikan objek jaminan kebendaan, namun diperlukan regulasi khusus untuk menjamin kepastian hukum. Pemerintah perlu segera merumuskan aturan jaminan aset kripto, memperkuat peran OJK dan BI, mendorong edukasi hukum digital kepada masyarakat, serta menjalin kerja sama internasional dalam adopsi teknologi dan perlindungan hukum aset digital.