Perbandingan Pengakuan Dan Keabsahan Smart Contract Dalam Perspektif Hukum Indonesia Dan Australia

Smart contract merupakan inovasi teknologi dalam bidang hukum dan transaksi digital yang berpotensi besar dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya masih terdapat celah hukum dan tantangan regulasi, khususnya terkait pengakuan dan keabsahan smart contract dalam sistem hukum Indonesia dan Australia. Di Indonesia, sistem hukum civil law mensyaratkan pemenuhan unsur sahnya perjanjian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan regulasi khusus terkait transaksi elektronik. Sementara itu, Australia yang menganut sistem hukum common law dan memiliki struktur federal, mengakui smart contract melalui prinsip technology
neutrality, baik dalam Electronic Transactions Act 1999 (Cth) maupun legislasi serupa di tingkat negara bagian dan teritori. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana sistem hukum kedua negara merespons keberadaan
smart contract dalam kerangka legal formal yang berlaku. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan komparatif, serta analisis normatif melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dari telaah literatur, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi terkait, yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat pengakuan normatif terhadap smart contract, baik Indonesia maupun Australia masih menghadapi tantangan dalam aspek penerapan yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan kebijakan dan penyesuaian instrumen hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam penerapan teknologi ini.