Analisis Hukum Implementasi Keadilan Restoratif (Diversi) di Tingkat Pengadilan Ditinjau dari UU SPPA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman)

Pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih menunjukkan tingkat keberhasilan yang rendah, termasuk di Pengadilan Negeri Sleman. Padahal, ketentuan mengenai kewajiban diversi sudah diatur secara tegas dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan diperjelas melalui PERMA No. 1 Tahun 2024. Sayangnya, pendekatan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi dasar penyelesaian perkara anak belum berjalan secara efektif dan konsisten di tingkat praktik. Studi ini mengkaji bagaimana hakim menerapkan UU SPPA dalam kasus-kasus diversi yang tidak berhasil dan menelaah kesesuaian unsur-unsur diversi terhadap ketentuan hukum yang berlaku saat ini. Penelitian dilakukan dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, menggunakan data dari tiga putusan pengadilan di Sleman dalam rentang tahun 2022 hingga 2024, serta wawancara langsung dengan hakim terkait. Temuan
menunjukkan bahwa dari sembilan kasus yang diajukan untuk diversi, hanya satu yang berhasil diselesaikan melalui musyawarah. Kegagalan sebagian besar kasus disebabkan oleh faktor non-yuridis, seperti ketidakhadiran korban atau tidak
tercapainya kesepakatan damai. Kendati demikian, hakim tetap berupaya menerapkan semangat keadilan restoratif dengan menjatuhkan sanksi berupa pembinaan atau pengawasan, bukan pemidanaan yang bersifat represif. Permasalahan utama dalam pelaksanaan diversi lebih disebabkan oleh lemahnya koordinasi antar pihak, kurangnya pemahaman tentang prinsip restoratif, dan belum optimalnya peran pembimbing kemasyara katan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih holistik dan kolaboratif agar perlindungan hak anak dalam
sistem peradilan dapat terwujud secara nyata.