Implementasi Dispensasi Kawin Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan (Studi Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Klaten)

Perubahan batas usia minimal perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif untuk melindungi hak anak dan menekan angka perkawinan usia dini. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan dispensasi nikah pasca amandemen UU di Pengadilan Agama Klaten, dengan fokus pada tren permohonan, pertimbangan hakim, dan efektivitasnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun jumlah permohonan mengalami penurunan, sebagian besar permohonan masih disetujui, yang sering kali disebabkan oleh kehamilan pranikah. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan socio-legal, pendekatan sosiologis, dan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan jumlah permohonan dispensasi kawin, namun tingkat pengabulannya tetap tinggi, dengan alasan dominan berupa kehamilan di luar nikah. Upaya seperti syarat rekomendasi psikolog belum efektif menjadikan dispensasi
sebagai pengecualian yang ketat. Temuan ini menunjukkan bahwa dispensasi kawin belum sepenuhnya efektif mencegah perkawinan anak, sehingga diperlukan penguatan regulasi, sinergi lintas sektor, dan edukasi masyarakat agar dispensasi benar-benar berfungsi sebagai perlindungan darurat, bukan celah hukum.