Analisis Yuridis Pemberian dan Penolakan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Telaah Putusan-Putusan Pengadilan di Indonesia)

Kekerasan seksual saat ini semakin mengkhawatirkan. Istilah darurat kekerasan seksual menggambarkan fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual, khususnya dialami oleh anak-anak.Anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual mempunyai dampak yang sangat kompleks. Sehingga, diperlukannya pemulihan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual. Bentuk pemulihan tersebut dapat melalui restitusi.Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami dan menganalisis pertimbangan hakim terhadap lima putusan dalam
menerima maupun menolak permohonan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dan menganalisis pelindungan anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang tidak mendapatkan hak restitusi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder. Serta menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui studi Pustaka dan
analisis data menggunakan kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini yaitu pertimbangan majelis hakim dalam menerima maupun menolak restitusi terhadap putusan nomor 297/Pid.Sus/2-24/PN Btl, putusan nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Wgp, putusan nomor 71/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pwk mempertimbangkan hak anak korban terkait pemulihan atas kerugian yang diderita anak korban tindak pidana kekerasan seksual dan putusan nomor 29/Pid.SusAnak/2022/PN Tjk dan putusan nomor 34/Pid.Sus/2023/PT Tte,majelis hakim menolak restitusi karena tidak sesuai dengan aturan hukum. Serta bentuk pelindungan yang diberikan selain restitusi yaitu dapat berupa rehabilitasi medis maupun sosial dan diperlukannya upaya paksa terhadap sita harta terdakwa untuk membayar restitusi. Kesimpulan penelitian ini yaitu bahwa hakim dalam menerima dan menolak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual melihat dari bentuk kerugian yang diderita dan aspek prosedural.