Dibit Yuniar Ekawardani, - and Muhammad Zaki Mubarrak, - (2025) Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan. Diploma thesis, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
Judul_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (1MB)
Abstrak_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (74kB)
Bab 1_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (270kB)
Bab 2_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (209kB)
Bab 3_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (148kB)
Bab 4_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (277kB)
Bab 5_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (71kB)
Daftar Pustaka_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (213kB)
Lampiran_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Plagiarisme_212302034_Dibit Yuniar Ekawardani_Hukum.pdf
Download (4MB)
Abstract
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) memunculkan persoalan hukum dalam pelindungan hak cipta, khususnya terhadap karya ilmiah yang dihasilkan tanpa keterlibatan langsung manusia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum secara tegas mengatur status kepemilikan atau penciptaan atas karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Ketidakjelasan ini menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada kepastian hukum bagi para pengembang teknologi maupun pengguna yang memanfaatkan AI dalam aktivitas akademik dan riset. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta prinsipprinsip hak kekayaan intelektual, guna menelaah urgensi pengaturan terhadap karya non-manusia dalam konteks hukum positif Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum nasional belum cukup responsif dalam mengantisipasi perkembangan teknologi berbasis AI, khususnya dalam ranah perlindungan karya ilmiah. Tidak adanya pengakuan eksplisit terhadap hasil ciptaan AI menyebabkan kekosongan norma yang berisiko menimbulkan sengketa kepemilikan dan komersialisasi karya di masa mendatang. Oleh karena itu, dibutuhkan perumusan regulasi baru atau revisi terhadap perundang-undangan yang ada agar mampu mengakomodasi realitas digital saat ini. Regulasi tersebut harus mampu menjamin kepastian hukum, melindungi hak atas kekayaan intelektual, serta tetap menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan asas keadilan dalam hukum.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Law, Arts, Social Sciences, and Economy > School of Law |
| Depositing User: | Mrs Tiara DP |
| Date Deposited: | 30 Jul 2026 06:10 |
| Last Modified: | 30 Jul 2026 06:10 |
| URI: | https:///id/eprint/6970 |
