Penerapan Restorative Justice Terhadap Pembeli Handphone Hasil Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Maraknya jual beli handphone bekas melalui platform digital membuka celah bagi peredaran barang hasil tindak pidana pencurian. Sering kali, pembeli tidak menyadari bahwa barang yang dibeli merupakan hasil kejahatan, sehingga berpotensi dijerat Pasal 480 KUHP tentang penadahan. Situasi ini memunculkan ketimpangan hukum, khususnya dalam pembuktian niat jahat pembeli yang sejatinya tidak berniat melanggar hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah efektivitas penerapan keadilan restoratif bagi pembeli handphone hasil pencurian yang tidak memiliki itikad buruk, dengan merujuk pada Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan, teori hukum, dan doktrin keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice dapat menjadi alternatif penyelesaian perkara yang lebih humanis dan berkeadilan, selama terpenuhi syarat seperti tidak adanya rekam jejak kriminal, tercapainya kesepakatan damai, serta restitusi terhadap korban. Kendati demikian, implementasi di lapangan masih
menghadapi kendala struktural dan pemahaman yang terbatas dari aparat penegak hukum maupun masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan formulasi kebijakan yang lebih inklusif guna memperluas cakupan keadilan restoratif bagi pihak ketiga yang tidak secara langsung terlibat dalam kejahatan, namun terdampak secara hukum.