Penegakan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Serta Peran DP3AP2 DIY Dalam Melakukan Pelindungan Terhadap Korban

Penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan menjadi tantangan tersendiri dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di satu sisi, hukum harus memberikan rasa keadilan bagi korban, namun di sisi lain perlindungan terhadap hak-hak anak pelaku juga harus dijaga. Sistem peradilan pidana anak mengedepankan prinsip keadilan restoratif, yang lebih menitikberatkan pada upaya pemulihan, perdamaian, dan penghindaran pemidanaan sebagai langkah utama. Dalam kerangka ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY (DP3AP2 DIY) memiliki peran strategis, terutama dalam memastikan adanya pendampingan, advokasi, dan layanan pemulihan bagi
korban maupun anak pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatifempiris dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait serta mengkaji pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan
penanganan kasus anak pelaku kekerasan sangat bergantung pada sinergi antar lembaga, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga perlindungan anak, dan DP3AP2 DIY. Penerapan prinsip perlindungan anak di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia pendamping, perbedaan pemahaman antar pihak terkait, serta minimnya fasilitas rehabilitasi yang memadai. Meski demikian, di sejumlah kasus, kolaborasi yang baik antar lembaga berhasil mewujudkan penyelesaian yang tidak hanya memberikan rasa keadilan bagi korban, tetapi juga membuka kesempatan bagi anak pelaku untuk menjalani rehabilitasi sosial.