Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan Anjing Di Kabupaten Kulon Progo: Studi Kasus Pada Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK

Penyelundupan anjing tanpa dokumen resmi, terutama untuk konsumsi, semakin marak dan menimbulkan ancaman serius seperti penyebaran penyakit zoonosis, termasuk rabies. Praktik ini melanggar hukum peternakan dan kesehatan hewan,
namun penegakannya masih sangat terbatas. Hal ini dibuktikan dengan hanya satu kasus yang tercatat di Pengadilan Negeri Wates, yakni Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2021/PT YYK. Kasus tersebut menjadi penting karena mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap hewan non-satwa dilindungi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji penegakan hukum dalam kasus tersebut serta mengevaluasi peran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY dalam menangani penyelundupan anjing. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, dengan cara menggabungkan analisis peraturan perundang-undangan dan praktik penegakan hukum di lapangan. Data dikumpulkan melalui studi pustaka serta wawancara dengan pihak terkait seperti aparat penegak hukum dan dinas teknis. Fokus utama penelitian adalah pada penerapan hukum dalam kasus penyelundupan anjing dan sejauh mana peran instansi daerah dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penyelundupan melanggar ketentuan hukum yang berlaku karena tidak memiliki dokumen kesehatan hewan. Meski Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana, sanksinya dianggap belum cukup menimbulkan efek jera. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY telah berupaya melalui sosialisasi dan pengawasan, namun masih menghadapi kendala koordinasi dan lemahnya regulasi. Diperlukan penguatan hukum, peningkatan sinergi antar instansi, serta kesadaran masyarakat untuk mendukung penegakan hukum yang lebih efektif.