Penerapan Sanksi Hukum Disiplin Militer Oleh Ankum Terhadap Anggota TNI-AD Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin Militer Di Denpom IV/2 Yogyakarta

Pelanggaran disiplin militer seperti Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) berpotensi mengganggu efektivitas operasional serta mencoreng citra institusi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme penerapan sanksi disiplin oleh Atasan yang Berhak
Menghukum terhadap pelanggaran THTI di wilayah Detasemen Polisi Militer Wilayah IV/2 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridissosiologis dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Melalui pendekatan empiris, penelitian ini menggambarkan pelaksanaan sanksi secara nyata dan keterkaitan antara norma hukum tertulis dengan praktik di lingkungan satuan militer. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan perspektif hukum militer yang humanis dan kontekstual di wilayah Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi dijatuhkan secara proporsional sesuai asas keadilan, pembinaan, dan tanggung jawab komando. Denpom IV/2 memiliki peran penting dalam proses investigasi, pencatatan pelanggaran, dan koordinasi antarsatuan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam pembinaan serta penyusunan kebijakan internal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat guna memperkuat kepatuhan, kedisiplinan, dan menjaga integritas personel di lingkungan militer. Penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan hukum disiplin bagi Ankum serta penguatan sinergi antara Denpom dan satuan. Pendekatan pembinaan yang lebih humanis dan edukatif perlu dikembangkan agar tercipta budaya disiplin dan integritas di lingkungan TNI-AD.