Analisis Yuridis Tindak Pidana Pengedaran Trihexyphenidyl (Studi Kasus: Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Smn dan Putusan Nomor 288/Pid.Sus/2024/PN Yyk)

Peredaran gelap obat-obatan jenis Trihexyphenidyl menjadi persoalan serius dalam penegakan hukum pidana karena dampaknya yang merugikan kesehatan masyarakat dan menimbulkan potensi penyalahgunaan. Permasalahan utama dalam
penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum positif Indonesia mengatur mengenai pengedaran obat tersebut, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara terkait, serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelaku maupun
masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan doktrin yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai peredaran obat jenis
Trihexyphenidyl belum secara spesifik tercantum dalam Undang-Undang Narkotika, melainkan diatur dalam ketentuan mengenai obat keras. Pertimbangan hakim dalam putusan lebih banyak menekankan aspek keadilan dan efek jera, dengan menyesuaikan antara perbuatan terdakwa dan dampaknya. Akibat hukum bagi pelaku adalah pidana penjara dan denda, sedangkan bagi masyarakat terdapat risiko meningkatnya penyalahgunaan jika pengawasan tidak diperketat. Saran dari penelitian ini adalah agar pemerintah segera melakukan pembaruan regulasi dengan memasukkan jenis obat seperti Trihexyphenidyl ke dalam pengaturan yang lebih tegas, memperkuat pengawasan distribusi obat, serta meningkatkan edukasi hukum dan kesehatan kepada masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan.