Mekanisme Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Hal Perbedaan Nama Pada Dokumen Administrasi Dan Sertifikat Hak Atas Tanah

Latar belakang penelitian ini berangkat dari permasalahan perbedaan nama antara dokumen administrasi kependudukan seperti KTP, KK, akta kelahiran, dan sertifikat hak atas tanah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh kesalahan administratif, perubahan ejaan, kebiasaan penggunaan nama, atau faktor budaya. Ketidaksesuaian tersebut berdampak serius terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah, menghambat proses peralihan hak seperti jual beli dan waris, serta berpotensi memicu sengketa. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme peralihan hak atas tanah ketika terdapat perbedaan nama serta status hukum kepemilikannya.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder seperti dokumen resmi, jurnal, dan literatur terkait. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan analisis deskriptif, yang bertujuan menggambarkan fenomena secara objektif berdasarkan fakta hukum yang ditemukan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian dimulai dari identifikasi masalah di tingkat kecamatan, klarifikasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), dan penyelesaian di Badan Pertanahan Nasional (BPN) melalui pembetulan data atau penerbitan sertifikat pengganti. Jika langkah administratif tidak berhasil, penyelesaian dapat dilakukan melalui gugatan di pengadilan atau mediasi. Status hukum kepemilikan tanah tetap sah jika perbedaan nama hanya bersifat administratif, namun menjadi kompleks dan berisiko tinggi jika perbedaan nama berasal dari peralihan hak yang belum didaftarkan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pendaftaran tanah sesuai ketentuan untuk menjamin kepastian hukum. Perbedaan nama harus segera diselesaikan melalui mekanisme resmi agar sertifikat tanah tetap menjadi bukti kepemilikan yang sah. Diperlukan kesadaran masyarakat untuk memperbarui dokumen setelah terjadi perubahan identitas serta koordinasi yang lebih baik antar instansi terkait guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan ini.