Tinjauan Yuridis Penjatuhan Tindakan Kebiri Kimia Dalam Pemidanaan Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Telaah Putusan-putusan PN Mojokerto)

Tindak kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan serius yang berdampak jangka panjang bagi korban. Sebagai upaya pemberian efek jera dan perlindungan terhadap anak, pemerintah Indonesia telah mengatur pidana tindakan kebiri kimia melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis penjatuhan pidana tambahan kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, dengan menelaah beberapa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto yang berkaitan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi pustaka dan telaah terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penjatuhan pidana tindakan kebiri kimia oleh majelis hakim didasarkan pada fakta bahwa para pelaku melakukan kekerasan seksual yang sangat berat, berulang, serta menimbulkan penderitaan fisik dan psikis mendalam pada korban yang sebagian besar masih berusia anak-anak, serta terpenuhinya unsur dalam Pasal 76D yang berisikan “larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan persetubuhan terhadap anak” jo Pasal 81 UU Perlindungan Anak yang berisikan “sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak baik pidana pokok, tambahan maupun tindakan”. Selain itu, adanya perbedaan dalam pemberian tindakan kebiri kimia dilihat dari adanya perbedaan jumlah korban, tindakan yang dilakukan pelaku, serta hal-hal yang memberatkan dan meringakan pelaku.