Pemidanaan Pelaku dan Pelindungan Anak Korban Pada Tindak Pidana Kekerasan Seksual Yang dilakukan Oleh Ayah Tiri (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pati Nomor: 230/Pid.Sus/PN.Pti)

Tindak pidana kekerasan seksual merupakan salah satu tindak pidana yang kerap dan sering terjadi di indonesia sehingga menjadi isu yang sensitif bagi masyarakat, terlebih apabila suatu tindak pidana asusila tersebut dilakukan dari keluarga korban itu sendiri. Seperti perkara yang diteliti oleh penulis bahwa dalam kasus tersebut terjadi tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kepada anak tirinya sendiri. Sehingga aparat penegak hukum dan berbagai instansi yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara ini dapat memberikan sanksi pemidanaan yang pantas bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatan yang sama di kemudian hari dan memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi korban yang
mengalami tindak pidana kekerasan seksual tersebut. Sehingga pada penelitian ini menjawab dan menjelaskan apakah penjatuhan hukuman pemidanaan yang diberikan terhadap pelaku telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pelindungan apa saja yang di dapatkan anak korban dalam perkara 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris dikarenakan penulis menggabungkan unsur-unsur normatif dan empiris di dalam penelitian ini. Selain itu penulis juga menganalisis hasil wawancara kepada Majelis
Hakim yang selaku memutus dan memeriksa perkara No 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti. serta pihak UPTD PPA Kab. Pati selaku yang menangani anak korban. Pemidanaan yang diberikan kepada pelaku telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diatur dan pemberian pelindungan kepada anak korban juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, walaupun dalam system pemidanaan dalam perkara ini menggunakan system single track system hakim telah mempertimbangankan berbagai pertimbangan sehingga terdakwa dikenakan hukuman sesuai dengan amar putusan No. 230/Pid.Sus/2024/PN.Pti. Sehingga dalam perkara ini terdakwa tidak dikenakan sanksi tambahan yang berupa
rehabilitasi dan sebagainya.