Penerapan Hukum Oleh Hakim Mahkamah Agung Pada Putusan Bebas Dalam Perkara Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Oleh Ayah Kandung (Studi Kasus Pada Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb Dan Putusan Nomor 43/Pid.K/2024)

Tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak, terutama oleh ayah kandung, menimbulkan kekhawatiran terhadap efektivitas sistem peradilan dalam memberikan perlindungan hukum. Salah satu kasus mencolok ialah Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2023/PN Lbb, di mana terdakwa divonis bebas meskipun terdapat alat bukti dan keterangan saksi. Namun, Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 43/Pid.K/2024 akhirnya membatalkan putusan bebas tersebut dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum oleh hakim Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam perkara tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer seperti putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas oleh Pengadilan Negeri didasarkan pada asas in dubio pro reo karena dianggap kurangnya alat bukti yang meyakinkan. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa bukti dan keterangan korban sudah cukup memenuhi unsur tindak pidana. Kesimpulannya, terdapat perbedaan interpretasi hukum yang signifikan antara dua tingkat peradilan, yang mencerminkan tantangan dalam pembuktian kasus kekerasan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan perlindungan saksi dan korban serta peningkatan sensitivitas hakim terhadap kasus serupa agar prinsip keadilan dan perlindungan anak dapat terwujud secara maksimal.