Tinjauan Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan (Studi 3 Putusan Pengadilan Tingkat Pertama)

Penelitian ini mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi kreditur dalam kasus wanprestasi atas perjanjian utang piutang yang dilakukan secara lisan, dengan studi terhadap tiga putusan pengadilan, yakni Putusan Nomor 9/Pdt.G.S/2024/PN Bdw, Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm, dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2021/PN Ksp. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada kreditur ketika debitur melakukan wanprestasi dalam perjanjian yang tidak dituangkan
secara tertulis. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka dan dokumentasi putusan pengadilan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian lisan tetap diakui sah menurut hukum sepanjang memenuhi unsur Pasal 1320 KUH Perdata. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian lisan lebih banyak ditempuh melalui jalur represif, yakni melalui gugatan perdata ke pengadilan. Ketiga putusan menunjukkan bahwa hakim mengakui keberadaan hubungan hukum berdasarkan bukti saksi, pengakuan, serta transfer uang, dan menyatakan tergugat melakukan wanprestasi. Hakim menjatuhkan putusan berupa kewajiban
pembayaran, bunga, hingga biaya perkara. Ini mencerminkan bahwa hukum tetap memberikan perlindungan bagi kreditur meskipun perjanjian dibuat secara lisan. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya pencatatan tertulis terhadap perjanjian utang piutang demi menghindari sengketa serta mendorong pemahaman masyarakat mengenai kekuatan pembuktian dalam hukum perdata.