Penerapan Penggolongan Pesawat Terbang Sebagai Objek Jaminan Kebendaan (Studi Komparatif Negara Indonesia dan Singapura)

Pesawat terbang merupakan aset berharga yang memegang peranan penting dalam industri penerbangan global. Penggolongan pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan dan kepastian hukum terkaitnya menjadi krusial untuk memfasilitasi pembiayaan dalam sektor ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan penggolongan pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan di Indonesia dan Singapura, serta membandingkan peraturan hukum yang memberikan kepastian hukum terkait status tersebut di kedua negara. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan perundangundangan (statute approach) dan pendekatan komparasi (comparative approach).
Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, pesawat terbang, meskipun merupakan benda bergerak, memiliki karakteristik sui generis. Pengaturannya masih mengacu pada prinsip-prinsip hukum benda, namun terdapat kekosongan hukum terkait lembaga jaminan yang spesifik dan efisien, terutama setelah UU Penerbangan Baru tidak secara eksplisit mengatur mekanisme jaminan penerbangan sebagaimana UU sebelumnya. Larangan penggunaan Jaminan Fidusia untuk objek ini tanpa adanya alternatif yang jelas menimbulkan ketidakpastian hukum. Sementara itu, Singapura telah mengadopsi standar internasional melalui ratifikasi dan implementasi Cape Town Convention (2001). Pesawat terbang dikategorikan sebagai benda bergerak dan jaminan atasnya dapat didaftarkan melalui International Registry, memberikan kepastian hukum dan prioritas yang kuat bagi kreditur. Mekanisme seperti Irrevocable Deregistration and Export Request Authorization (IDERA) semakin memperkuat posisi pemegang jaminan. Kesimpulannya, Singapura menawarkan kerangka hukum yang lebih pasti dan efektif untuk pesawat terbang sebagai objek jaminan kebendaan dibandingkan Indonesia. Indonesia perlu segera melakukan reformasi hukum, termasuk penyusunan peraturan pelaksana Hipotek pesawat terbang dan harmonisasi dengan standar internasional, guna meningkatkan iklim investasi dan pembiayaan di sektor penerbangan.