Implementasi Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Kabupaten Sleman Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Penelitian ini mengkaji pemidanaan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dengan fokus pada Putusan Nomor 23/Pid.Sus-Anak/2024/PN Smn. Permasalahan muncul dari adanya pertentangan antara proses pemidanaan
dengan prinsip perlindungan anak ketika anak diproses sebagai pelaku pengedar narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana prinsip restorative justice diterapkan serta apa saja pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber utama berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sedangkan sumber
sekunder berasal dari literatur dan jurnal hukum. Data dianalisis secara kualitatif untuk memahami pertimbangan hukum dan konsistensi putusan hakim dengan prinsip restorative justice. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak didasarkan pada fakta hukum dan latar belakang anak, termasuk perannya dalam jaringan peredaran narkotika. Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendorong penerapan restorative justice, namun penerapannya dalam perkara ini belum terlaksana secara maksimal. Pengadilan tetap menjatuhkan pidana penjara dengan pertimbangan efek jera dan perlindungan masyarakat lebih diutamakan daripada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak. Penelitian ini menyarankan agar penerapan restorative justice diperkuat melalui komitmen aparat penegak hukum, penilaian yang tepat atas kepentingan terbaik anak, serta kerja sama yang lebih baik dengan lembaga sosial dan rehabilitasi. Aparat peradilan juga perlu mendapatkan pelatihan agar sistem peradilan anak benar-benar sejalan dengan prinsip restorative justice.