Analisis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Ulayat Kaum Minangkabau Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan)

Berdasarkan pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, yang menyatakan bahwa tanah ulayat Minangkabau dapat didaftarkan melalui Badan Pertanahan Nasional” dengan status hak milik padahal kepemilikan tanah ulayat kaum di Minangkabau merupakan hak milik anggota kaum yang terdiri dari jurai atau paruik yang penguasaan dan pemanfaatannya diatur oleh mamak jurai atau mamak kepala waris.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dengan mengunakan metode penelitian normative- empiris, dimana dalam penelitian ini pengambilan datanya berdasarkan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan guna menjawab isu hukum yang terjadi di lapangan.
Hasil Penelitian menunjukan bahwa Pendaftaran tanah ulayat kaum secara umum hampir sama dengan tanah yang di miliki oleh perorangan namun ada tambahan khusus terkait persyaratan yang diajukan oleh pemohon Adapun persyaratan tersebut berdasarkan Surat Edaran Kakanwil Badan Pertanahan
Provinsi Sumatera Barat Nomor 500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007 salah satunya harus adanya ranji silsilah keturunan keluarga yang di tetapkan Bersama oleh anggota kaum dan Mamak Kepala Waris.
Pelaksanaan Pendaftaran tanah ulayat kaum tersebut mengakibatkan eksistensi tanah ulayat kaum semakin berkurang situasi ini di sebabkan perbedaan fundamental dalam pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau yang bersifat komunal atau bersama sedangkan pola pemilikan tanah di UUPA bersifat individual.