Peran Jaksa Pengacara Negara Sebagai Mediator Dalam Membantu Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Terkait Kasus Penunggak Pajak Di Kabupaten Lampung Selatan

Jaksa Pengacara Negara berperan sebagai Pengacara Negara yang mewakili Pemerintah, BUMN/BUMD melalui Surat Kuasa Khusus dalam menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Jaksa Pengacara Negara dalam membantu BPPRD
menangani masalah penuggakan pajak ditinjau dari aspek keperdataan, serta sanksi yang diterapkan oleh BPPRD dan Jaksa Pengacara Negara kepada penunggak pajak. Kejaksaan Negeri Lampung Selatan dalam hal ini memilih penyelesaian
melalui non-litigasi yaitu mediasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum normatif dan empiris. Penelitian ini mengkaji studi kepustakaan yang diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, serta data lapangan guna memahami hubungan antara teori dan praktik yang ada. Tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh keselarasan teori dan penerapan peraturan dalam praktik di masyarakat.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setelah dilakukan mediasi oleh Jaksa Pengacara Negara, permohonan bantuan hukum yang dilakukan oleh BPPRD kepada Jaksa Pengacara Negara dilatarbelakangi oleh adanya 10 kasus penunggak pajak yang tidak memenuhi kewajiban membayar pajak. melalui pemberian Surat Kuasa Khusus oleh BPPRD kepada Jaksa Pengacara Negara dengan proses mediasi dimana Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai mediator. Setelah dilakukan mediasi Kejaksaan Negeri Lampung Selatan berhasil mendatangkan 10 penuggak pajak, dan berdasarkan Akta Perdamaian yang telah disepakati, penunggak pajak berkomitmen untuk membayarkan angsuran pajak.
BPPRD dan Kejaksaan Negeri Lampung Selatan harus melakukan
pemantauan yang intensif terhadap kasus-kasus penunggak pajak. Jika ditemukan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan, langkah penindakan yang tegas perlu dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini akan memberikan efek jera bagi para penunggak pajak dan mendorong kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.