Analisis Perbandingan Putusan Hakim Pada Perkara Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Persetubuhan Di Pengadilan Negeri Wonosobo (Studi Kasus Putusan Nomor 2/PID.SUS-ANAK/2022/PN WSB dan Putusan Nomor 7/PID.SUS-ANAK/2021/PN WSB)

Tindak pidana persetubuhan pada anak merupakan suatu tindakan yang pada dasarnya merujuk pada tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak dibawah umur. Hakim dalam penegakan hukum memiliki peran penting, dimana
hakim berwenang untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Penelitian ini mendeskripsikan bagaimana hakim dalam menjatuhkan suatu putusan atau memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan perkara yang sama namun dengan putusan yang berbeda, khususnya Putusan Nomor 2/Pid.susAnak/2022/PN Wsb dan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2021/PN Wsb.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan cara mengkaji atau menganalisis melalui studi kepustakaan yang juga dipadukan dengan data dilapangan kemudian akan diolah sehingga dari hasil data terebut akan dideskripsikan kemudian penulis dapat mengatahui keharmonisasian antara teori dan praktik.
Penerapan sanksi pidana yang diberikan hakim kepada pelaku tindak pidana tidak serta merta hanya memenuhi rumusan delik saja, akan tetapi terdapat beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan meliputi, fakta-fakta yang terungkap di persidangan, alat bukti seperti bukti surat, keterangan saksi, keterangan terdakwa, suatu hal yang meringankan dan hal yang memberatkan. Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku anak memperhatikan beberapa asas yaitu asas kepentingan terbaik bagi anak dan mengedapankan asas ultimatum remidium.
Putusan tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan dan kemanfaatan bagi pelaku, agar tidak mengulangi perbuatannya dan dijadikan sebagai suatu pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan suatu hal yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.