Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah (Studi Kasus Badan Layanan Umum Daerah Di Kota Yogyakarta)

Pelaksanaan perjanjian kerja sama oleh BLUD yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Yogyakarta masih banyak yang dilaksanakan dengan belum sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum terutama terkait penggunaan barang milik daerah sebagai objek kerja sama yang dilakukan oleh BLUD.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Sub Koordinator Kelompok dan Substansi Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan menggunakan metode penelitian normatifempiris, dimana dalam penelitian ini pengambilan datanya berdasarkan data hasil
observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang kemudian diolah sehingga dari hasil data tersebut akan dideskripsikan kemudian hingga diperolehnya gambaran secara umum seta menyeluruh mengenai keadaan yang terjadi sebenarnya di lapangan.
Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh BLUD bervariatif dengan rincian kerja sama yang dilakukan yakni kerja sama operasional, pemanfaatan barang milik daerah, pengadaan
barang/jasa, dan kerja sama lainnya. Kerja sama yang dilakukan tersebut, dua sudah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum yakni kerja sama operasional dan pemanfaatan barang milik daerah, sedangkan dua lainnya yakni pengadaan
barang/jasa dan kerja sama lainnya belum sesuaui. Selain itu terkait penggunaan barang milik daerah juga masih terdapat dalam kerja sama operasional yang mana sesuai peraturan terkait menjelaskan bahwa kerja sama operasional tidak diperkenankan untuk menggunakan barang milik daerah.
Pelaksaanaan perjanjian kerja sama oleh BLUD seharusnya dapat diatur secara lebih jelas lagi dalam peraturan kepala daerah sesuai dengan pasal 91 (6) peraturan menteri terkait agar tidak ada kesalahpahaman mengenai penggunaan barang milik daerah dalam pelaksanaan kerja sama yang dilakukan oleh BLUD dan juga dapat menjadi acuan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kerja sama di masa yang akan datang.