TINJAUAN PELAKSANAAN INFORMED CONSENT TERHADAP KESIAPAN AKREDITASI SNARS EDISI 1 DI RS PKU MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

Latar Belakang: Setiap rumah sakit wajib menyelenggarakan rekam medis untuk mendukung tertib administrasi. Kelengkapan pengisian lembar informed consent sangat penting karena dapat mempengaruhi aspek hukum rekam medis dan mutu rekam medis serta berperan dalam penilaian akreditasi rumah sakit terbaru yaitu SNARS Edisi 1. Berdasarkan Studi pendahuluan pada tanggal 11 April 2018 di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta, diketahui telah melaksanakan informed consent. Namun dalam kelengkapan lembar informed consent masih terdapat beberapa lembar yang tidak terisi. Dari sampel 20 lembar pemberian informasi dan lembar persetujuan tindakan kedokteran, ditemukan bahwa 19 (95%) lembar pemberian informasi tidak terisi dan 2 (10%) lembar persetujuan tindakan kedokteran tidak terisi.
Tujuan Penelitian: Meninjau pelaksanaan informed consent terhadap kesiapan akreditasi di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Metode Penelitian: Jenis penelitian dengan pendekatan kualitatif. Populasi penelitian ini adalah semua berkas rekam medis rawat inap kasus bedah di RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta. Sampel penelitian ini adalah lembar informed
consent rawat inap kasus bedah yang terdiri atas lembar pemberian informasi dan lembar persetujuan tindakan kedokteran. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi menggunakan check-list kelengkapan lembar informed consent dan wawancara menggunakan pedoman wawancara kepada petugas analisis, dokter, dan manajemen rumah sakit bagian akreditasi (HPK) RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta.
Hasil: Regulasi sudah ada, yaitu SK Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta yang berisi tentang penatalaksanaan informed consent dan SPO. Lembar pemberian informasi memiliki rata-rata persentase item lengkap sebesar 76% dan item yang tidak lengkap sebesar 24%, sedangkan Lembar persetujuan tindakan kedokteran memiliki rata-rata persentase item lengkap sebesar 53% dan item yang tidak lengkap sebesar 47%.
Kesimpulan: Regulasi terkait informed consent sudah ada yaitu SK Direktur RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan SPO. Tetapi untuk mengevaluasi pelaksanaan informed consent, belum diberlakukan. Kelengkapan lembar pemberian informasi dan persetujuan tindakan kedokteran masih belum mencapai
standar kelengkapan 100% dikarenakan masih ada beberapa item yang tidak terisi atau terlewat dan masih ditemukan beberapa lembar yang kosong.