Analisis Yuridis Mengenai Perjanjian Kerja Sama Investasi Penanaman Modal Dan Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Investor (Studi kasus Dewanto Adi Saputra Dengan PT. X)

Investasi kunci bagi perkembangan ekonomi suatu negara, menarik minat investor dengan kemudahan pemerintah. Investasi ciptakan lapangan kerja, tingkatkan pendapatan, turunkan pengangguran, naikkan PDB. Banyak pilihan investasi di Indonesia, seperti saham, cryptocurrency, obligasi, dan reksadana. Investasi bisa kooperatif, seperti properti. Perjanjian adalah tindakan dua pihak atau lebih setuju hukumnya. Perjanjian kerjasama umum di Indonesia, mengikuti
peraturan dan etika. Investor, yang masukkan modal ke perusahaan, butuh perlindungan hukum. Analisis yuridis perjanjian investasi penting untuk atasi masalah dan risiko perselisihan. Contoh kasus perjanjian PT. X dan Dewanto Adi
Saputra melanggar pasal 1338 KUHPerdata. Tindak wanprestasi (ketidakpenuhi kewajiban) diinvestasi butuh perlindungan.
Penelitian ini dilakukan di Kantor Hukum YSW & Partner dengan metode penelitian normatif-empiris dimana dalam penelitian ini pengambilan datanya berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan studi kepustakaan yang dioleh
untuk mengetahui bagaimana keadaan di lapangan.
Dalam perjanjian investasi PT. X dan Dewanto Adi Saputra, dari 6 kerjasama, 3 sengketa akibat wanprestasi PT.X. Dalam kerjasama ke-4, ke-5, dan ke-6, wanprestasi termasuk janji tak sesuai kesepakatan dan keterlambatan. Perlindungan hukum bagi investor meliputi UU Nomor 25/2007, klausul perjanjian,
penyelesaian sengketa, serta peran pemerintah. Sengketa antara Dewanto dan PT. X dapat diatasi dengan mediasi sebagai perlindungan bagi investor.
Terhadap masyarakat yang ingin melakukan investasi terkait penanaman modal dapat mempelajari terlebih dahulu mulai dari bagaimana mekanisme investasi penanaman modal, bagaimana pengaturan hukumnya, hingga bagaimana profil dari tempat akan dilakukan investasi penanaman modal tersebut. Terhadap
pemerintah terkait perlindungan hukum bagi investor dapat meningkatkan kualitas dari aparat penegak hukum agar dapat memberikan perlindungan lebih baik lagi kepada investor yang telah melakukan investasi penanaman modal.