Tinjauan Hukum Mengenai Kedudukan Saksi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Berdasarkan Perspektif Sejarah Hukum

Saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang membantu aparat penegak hukum untuk membuat terang suatu perkara pidana.Tindak Pidana pembunuhan berencana dapat menghadirkan peran saksi pelaku, meskipun tidak disebut jelas dalam beberapa peraturan di Indonesia. Saksi pelaku merupakan peran penting dalam proses peradilan pidana di Indonesia karena keterangannya dapat membantu aparat penegak hukum mengungkap suatu tindak pidana. Saksi pelaku memiliki kedudukan sebagaimana tahap proses peradilan pidana yang
sedang dijalani. Pengaturan saksi pelaku dapat dilihat dari hukum positif (yang saat ini berlaku), dan hukum yang diangan-angankan (Ius Constituendum) yang akan berlaku di masa yang akan datang.
Penelitian ini menggunakan metode normatif karena penulis menggunakan pendekatan sejarah dan peraturan perundangundangan yang datanya diambil dari buku-buku, dan jurnal dengan melakukan studi pustaka.
Saksi Pelaku dalam hukum positif di Indonesia di atur dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014, Peraturan Bersama beberapa institusi penegak hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung, sedangkan berdasarkan ius constituendum diatur dalam Rancangan KUHAP, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden .
Meskipun peran seorang saksi pelaku sangat penting dalam proses peradilan pidana, namun tidak ada regulasi jelas yang mengatur mekanisme saksi pelaku secara khusus. Sehingga saran yang diberikan penulis adalah pemerintah harus segera menetapkan rancangan-rancangan peraturan yang suah dibuat, baik itu rancangan peraturan pemerintah, maupun peraturan presiden.