Tinjauan Peran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Pembangunan Berkelanjutan di Kota Yogyakarta

Pembangunan Berkelanjutan merupakan terobosan manusia dalam
melakukan pembangunan dengan mengedepankan perlindungan pada aspek lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) merupakan salah satu contoh mekanisme yang diterapkan dalam pembangunan berkelanjutan dalam bidang administrasinya. Kewajiban pelampiran AMDAL pada pengajuan
izin suatu usaha ditujukan kepada berbagai sektor yang setidaknya mempunyai dampak langsung kepada lingkungan dan salah satu sektor yang wajib melampirkan AMDAL adalah sektor pariwisata. Sektor pariwisata terutama di kawasan perkotaan yang mempunyai pembangunan yang masif dan berpenduduk padat
seperti Kota Yogyakarta tentu menjadi yang yang wajib dikaji. Pariwisata Kota Yogyakarta merupakan salah satu penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) tertunggi sehingga pembangunan dan pengelolaannya menjadi sangat penting untuk
dikembangkan. Penelitian ini ditujukan untuk meneliti bagaimana peran AMDAL dalam pengembangan atau pembangunan pariwisata serta peran AMDAL dalam hal pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan
empiris serta menggunakan wawancara dan obsevasi dalam teknik pengambilan datanya yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hal tersebut didapatan hasil bahwa AMDAL secara umum atau secara spesifik dalam pengembangan
bidang pariwisata masih tetaplah berfungs sesuai regulasi namun ada beberapa tambahan khusus sebab adanya muatan peraturan lokal di Kota Yogyakarta. AMDAL juga dijadikan lembaga terkait sebagai acuan untuk mengawasi pelaku usaha wisata baik pra hingga pasca pembangunan. Singkat kata AMDAL dalam pengembangan atau pembangunan pariwisata di Kota Yogyakarta berlaku kuat sesuai dengan regulasi yang ada, ada beberapa tambahan juga yang berasal dari muatan lokal namun tidak mengurangi kekuatan AMDAL sebagai prasyarat wajib pernohonan izin dan juga AMDAL juga dijadikan acuan pengawasan oleh lembaga terkait.