Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Strong Bicameralism

Lahirnya DPD seperti lembaga kurang imun, karena ketentuan peraturan mendiskreditkan keberadaannya. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan kedudukan DPD yang limitatif secara konstitusional tidak memiliki cukup wewenang dalam menjalankan fungsi legislasi yang efektif. Pembentukan DPD
yang diharapkan dapat menyeimbangkan parlemen dan mewujudkan bicameral system, namun hal tersebut tidak tercapai, terlebih over power dari DPR yang tidak mampu diseimbangkan oleh DPD.
Tujuan penelitian ini untuk memahami kedudukan dan sifat DPD beserta mengidentifikasi upaya yang bisa membawanya kepada strong bicameralism. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder, melalui pendekatan normatif konseptual, peraturan perundang-undangan, analitis,
perbandingan serta historis, kemudian disajikan secara preskriptif.
Secara historis DPD dibentuk sebagai upaya menguatkan integrasi bangsa dan menjembatani kepentingan daerah ke tingkat nasional. DPD diposisikan sebagai lembaga negara lapis pertama, yang mana kedudukannya setingkat dengan Presiden dan DPR. Namun, dewasa ini fungsi dari DPD sendiri masih belum memberikan dampak yang signifikan, terutama untuk memajukan daerah. Hal tersebut imbas dari kewenangan DPD yang dikebiri sebagai lembaga legislatif melalui aturan yang berlaku. Diperlukannya upaya untuk menguatkan fungsi DPD dan membawa parlemen menuju strong bicameralism, dan upaya tersebut ditempuh melalui politik hukum.
Ada banyak alasan mengapa DPD sebagai lembaga perwakilan saat ini tidak efektif dalam melakukan tugasnya. Diantaranya adalah, adanya kesalahpahaman perihal penerapan konsep bicameral. Kedua, keterbatasan wewenangan yang dimiliki DPD. Ketiga, DPD diciptakan untuk pencegahan hegemoni lembaga eksekutif. Akan tetapi, dikarenakan DPR memiliki kekuasaan yang besar di parlemen, perimbangan kekuasaan menjadi tidak efektif oleh keduanya.