Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Strong Bicameralism

Fauzul Hadi Aria Langga, - and Muhammad Zaki Mubarrak, - (2024) Analisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Parlemen di Indonesia Sebagai Upaya Mewujudkan Strong Bicameralism. Diploma thesis, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.

[thumbnail of Judul_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf] Text
Judul_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of Abstrak_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf] Text
Abstrak_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf

Download (198kB)
[thumbnail of BAB I_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf] Text
BAB I_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf

Download (502kB)
[thumbnail of BAB II_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf] Text
BAB II_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (418kB)
[thumbnail of BAB III_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf] Text
BAB III_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf

Download (238kB)
[thumbnail of BAB IV_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf] Text
BAB IV_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf

Download (544kB)
[thumbnail of BAB V_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf] Text
BAB V_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_Hukum.pdf

Download (228kB)
[thumbnail of Daftar Pustaka_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf] Text
Daftar Pustaka_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf

Download (194kB)
[thumbnail of Lampiran_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf] Text
Lampiran_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf
Restricted to Registered users only

Download (988kB)
[thumbnail of Plagiarisme_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf] Text
Plagiarisme_202302007_Fauzul Hadi Aria Langga_S1 Hukum.pdf

Download (2MB)
Official URL: https://unjaya.ac.id/

Abstract

Lahirnya DPD seperti lembaga kurang imun, karena ketentuan peraturan mendiskreditkan keberadaannya. Bukan tanpa alasan, hal ini dikarenakan kedudukan DPD yang limitatif secara konstitusional tidak memiliki cukup wewenang dalam menjalankan fungsi legislasi yang efektif. Pembentukan DPD
yang diharapkan dapat menyeimbangkan parlemen dan mewujudkan bicameral system, namun hal tersebut tidak tercapai, terlebih over power dari DPR yang tidak mampu diseimbangkan oleh DPD.
Tujuan penelitian ini untuk memahami kedudukan dan sifat DPD beserta mengidentifikasi upaya yang bisa membawanya kepada strong bicameralism. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan data sekunder, melalui pendekatan normatif konseptual, peraturan perundang-undangan, analitis,
perbandingan serta historis, kemudian disajikan secara preskriptif.
Secara historis DPD dibentuk sebagai upaya menguatkan integrasi bangsa dan menjembatani kepentingan daerah ke tingkat nasional. DPD diposisikan sebagai lembaga negara lapis pertama, yang mana kedudukannya setingkat dengan Presiden dan DPR. Namun, dewasa ini fungsi dari DPD sendiri masih belum memberikan dampak yang signifikan, terutama untuk memajukan daerah. Hal tersebut imbas dari kewenangan DPD yang dikebiri sebagai lembaga legislatif melalui aturan yang berlaku. Diperlukannya upaya untuk menguatkan fungsi DPD dan membawa parlemen menuju strong bicameralism, dan upaya tersebut ditempuh melalui politik hukum.
Ada banyak alasan mengapa DPD sebagai lembaga perwakilan saat ini tidak efektif dalam melakukan tugasnya. Diantaranya adalah, adanya kesalahpahaman perihal penerapan konsep bicameral. Kedua, keterbatasan wewenangan yang dimiliki DPD. Ketiga, DPD diciptakan untuk pencegahan hegemoni lembaga eksekutif. Akan tetapi, dikarenakan DPR memiliki kekuasaan yang besar di parlemen, perimbangan kekuasaan menjadi tidak efektif oleh keduanya.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine
Depositing User: Mrs Tiara DP
Date Deposited: 06 Aug 2025 03:54
Last Modified: 06 Aug 2025 04:49
URI: https:///id/eprint/3527

Actions (login required)

View Item
View Item