IMPLEMENTASI HUKUM ADAT DALAM PEMBAGIAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA MASYARAKAT MINANGKABAU (STUDI KASUS KERAPATAN ADAT PAGARUYUNG)

Intisari: Indonesia juga mengenal mengenai Hukum waris adat yang mencakup beragam tradisi dan sistem hukum yang berbeda. Merujuk pada hukum waris di Minangkabau, masyarakat adatnya dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diwariskan melalui garis keturunan ibu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembagian hukum waris adat pada masyarakat adat Minangkabau. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa hukum waris adat yang terjadi pada masyarakat adat Minangkabau.Penelitian ini menggunakan metode Normatif-Empiris, hal di karenakan peneliti menggabungkan unsur-unsur dari hukum normatif dan empiris, serta penulis juga mengkaji suatu kasus hukum dari hasil wawancara Ketua Kerapatan Adat Nagari Pagaruyuang. Dalam masyarakat Minangkabau hukum waris yang berlaku berbeda dengan hukum waris dalam hukum perdata, sistem kekerabatan yang dianut adalah sistem kekerabatan matrilineal dengan pembagian harta warisan berupa sako dan pusako. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melibatkan peran aktif dari kaum/tetua adat yang berperan sebagai mediator, pengambil keputusan, serta pelaksanaan keputusan
tersebut. Sengketa waris di masyarakat Minangkabau merupakan fenomena kompleks yang melibatkan berbagai faktor budaya, sosial, dan hukum. Hukum adat Minangkabau memainkan peran sentral dalam mengatur pembagian warisan dan penyelesaian konflik yang timbul. Nilai-nilai seperti kekeluargaan, keadilan sosial, dan musyawarah menjadi prinsip utama dalam proses ini, dengan musyawarah sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan bersama dalam penyelesaian sengketa.