Tinjauan Hukum Prosedur Penyitaan Aset Kripto Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Tindak Pidana (Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta)

Perkembangan teknologi membawa dampak di sektor keuangan dan penegakan hukum. Kripto merupakan bentuk perkembangan teknologi, yaitu mata uang digital yang diamankan menggunakan teknologi blockchain untuk mempermudah dan melindungi data pengguna. Disamping kemudahannya, kripto sering dipakai sebagai wadah menyimpan hasil kejahatan, seperti hasil korupsi, pencucian uang, atau jual beli ilegal. Hal ini menjadi tantangan aparat penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang menggunakan kripto serta bagaimana prosedur penyitaannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kedudukan hukum aset kripto sebagai alat bukti elektronik dan mengidentifikasi bagaimana prosedur penyitaannya di Polda DIY. Penelitian penulis merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif dan empiris menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kebijakan, data yang diperoleh bersumber dari hasil wawancara Polda DIY serta dibantu dengan data sekunder seperti undang-undang, buku, jurnal, dan lain-lain. KUHAP menjelaskan bahwa alat bukti yang sah adalah; keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa, KUHAP tidak menjelaskan bahwa informasi/dokumen
elektronik merupakan alat bukti, namun dalam undang-undang khusus lain, seperti UU ITE menjelaskan bahwa informasi elektronik/dokumen/hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan perluasan alat bukti dalam KUHAP (Pasal 5 ayat 1 dan 2). Sehingga aset kripto juga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Adapun penyitaanya dibagi kedalam dua tahap, yaitu tahap perencanaan dan pengorganisasian serta tahap pelaksanaan dan pengendalian. Prosedurnya yang pertama; penyidik harus mengetahui syarat formil dan teknis pasca penyitaan, tata cara teknis penyitaan perangkat komputer, serta dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu aset berhasil disita atau tidak berhasil disita, hal itu akan tertuang di dalam berita acara penyitaan dalam proses penyidikan.