Analisis Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dalam Mengatasi Periode Lame Duck Session Pada Masa Transisi Pasca Pemilihan Umum (Studi Kasus: Produktivitas Legislasi Lembaga Legislatif di Indonesia)

Fenomena Lame Duck Session secara umum lazim terjadi di negara-negara dengan sistem Presidensial atau sistem Parlementer, Lame Duck dapat dikatakan suatu keadaan dimana pejabat yang tidak terpilih kembali namun masih duduk dalam
jabatannya sampai pejabat baru dilantik, fenomena tersebut timbul karena adanya jeda waktu yang cukup lama antara hari pemungutan suara sampai hari pelantikan. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan khusus, serta strategi politik hukum negara dalam mengatasi dan mengendalikan Lame Duck Session pasca pelaksanaan pemilihan umum. Metode yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan hukum dan konseptual yang bersumber dari data sekunder atau data kepustakaan dengan dianalisis secara kualitatif bersifat narasi deskriptif dan perspektif dalam menentukan kesimpulan. Urgensi pengaturan hukum mengenai Lame Duck Session di Indonesia perlu diatur khususnya didalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum maupun peraturan-peraturan pelaksananya, hal ini dikarenakan belum adanya regulasi secara jelas dibandingkan dengan beberapa negara lain yang sudah dimuat kedalam konstitusi tertinggi. Namun dalam sistem ketatanegaraan, bukan hanya hukum saja tetapi politik atau kekuasaan juga menjadi instrument penting dalam pembentukan dan eksplrorasi hukum, khususnya dalam sistem hukum ketatanegaraan untuk mengatasi sebuah fenomena seperti Lame Duck Session, perubahan UndangUndang Dasar menjadi arah strategis dalam mengatasi fenomena Lame Duck dengan menerapkan beberapa formula umum didalam substansi konstitusi.