Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perusakan Cagar Budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu Menurut UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu terus terjadi dari waktu ke waktu. Padahal Pasal 105 Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya telah secara jelas mengatur mengenai tindak pidana perusakan cagar budaya. Namun pelaku perusakan cagar budaya hanya dikenakan sanksi
administratif. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku perusakan cagar budaya beserta penegakan hukum dalam perkara perusakan cagar budaya di Jalur Timboa Gunung Merbabu. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif-Empiris, dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus dan menggunakan data primer dan sekunder, yang kemudian diolah melalui analisis data. Pertanggungjawaban tindak pidana perusakan cagar budaya di Timboa tidak sampai ke pengadilan karena tidak adanya laporan dari masyarakat. Padahal di daerah lain penyelesaianya sampai di pengadilan.Selain itu penegakan hukum di Timboa juga dipengaruhi oleh minimnya pengetahuan
masyarakat akan pelindungan hukum cagar budaya, serta masih kentalnya budaya Jawa yang mengutamakan prosedur penyelesaian konflik dengan musyawarah. Pertanggungjawaban tindak pidana perusakan cagar budaya di Timboa tidak sampai
ke pengadilan karena hanya diberikan sanksi administratif. Kemudian penegakan hukum di Timboa dipengaruhi oleh faktor masyarakat beserta budayanya.