Kedudukan Dan Upaya Jaksa Pengacara Negara Dalam Penanganan Kredit Macet Antara Nasabah Debitur Dengan Pihak Bank BUMD Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Di Kejaksaan Negeri Cilacap (Studi Kasus PT. BPR BKK Cilacap (Perseroda)

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga penyelenggara negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Selain berperan dalam sistem peradilan pidana, juga berperan dalam bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kredit macet yang termasuk dalam permasalahan perdata merupakan kondisi yang dapat menimpa siapa saja, di mana debitur, perorangan maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit kepada kreditur secara tepat waktu.
Metode kualitatif dengan teknik deskriptif adalah metode yang akan digunakan untuk menganalisis data. Pihak kejaksaan dalam menjalankan kuasanya dibidang perdata dan tata usaha negara bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK). SKK ditujukan untuk dan atas nama perusahaan dalam hal ini adalah pihak bank yang tengah menghadapi permasalahan kredit macet yang sebelumnya telah dilakukan upaya penagihan oleh pihak bank kepada nasabah debitur namun tidak diindahkan. Sehingga dengan dilakukan upaya penagihan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) para debitur akhirnya melaksanakan pemenuhan kewajibannya. Hal tersebut merupakan upaya yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara untuk memulihkan kekayaan atau keuangan negara.
Dalam setiap perjanjian kredit mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawabnya baik pada pihak nasabah debitur maupun pihak kreditur sesuai yang ditentukan oleh Undang-Undang. Namun, dalam pemenuhan hak dan kewajiban biasa ditemukan suatu kelemahan. Oleh karena itu diharapkan agar setiap kelemahan yang dimiliki oleh kedua belah pihak, dapat di antisipasi sedini mungkin, supaya tidak terjadi kasus kredit macet.