PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN TEMANGGUNG DALAM PENINDAKAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu tahun 2019 dan 2024 di Kabupaten Temanggung terkait tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu
dijelaskan dan dilihat dari pasal, 103, 104 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan alur penanganan pelanggaran pemilu dapat dilihat di Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018.
Penelitian ini mengambil data di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung. Jenis penelitian ini menggunakan Normatif-Empiris dimana penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi serta mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian dan menggunakan studi pustaka dengan mengkaji dan menganalisis dengan peraturan yang terkait dengan penelitian ini.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Penanganan Pelanggaran administrasi Pemilu Tahun 2019 dan 2024 Di Kabupaten Temanggung sudah terlaksana sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 sesuai yang telah diamanatkan. Dalam menjalankan perannya Bawaslu memiliki faktor pendukung yaitu Bawaslu sudah dikuatkan oleh beberapa regulasi, Bawaslu didukung oleh kehadiran sentra Gakkumdu dan kuatnya bimbingan teknis yang
dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia. Hambatan Bawaslu yakni laporan pelanggaran dari masyarakat yang kurang berkualitas, saksi yang takut dan mendapatkan ancaman dari terlapor.