Hamim Fahrudin, - and Ade Gunawan, - (2024) Tinjauan Hukum Dan Pertanggungjawaban Apotek Kurnia Farma Yang Memperjualbelikan Obat Keras Tanpa Resep Dokter Di Kabupaten Lampung Tengah. Diploma thesis, Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta.
Judul_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (967kB)
Abstrak_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (261kB)
BAB I_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (423kB)
BAB II_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Restricted to Registered users only
Download (586kB)
BAB III_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (186kB)
BAB IV_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (368kB)
BAB V_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (182kB)
Daftar Pustaka_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (401kB)
Lampiran_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Restricted to Registered users only
Download (983kB)
Plagiarisme_202302034_Hamim Fahrudin_S1 Hukum.pdf
Download (4MB)
Abstract
Penelitian ini meneliti praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter di Apotek Kurnia Farma Kabupaten Lampung Tengah. Apotek Kurnia Farma beralamat di Desa Sinar Sari, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah. Praktik penjualan obat keras tanpa resep dokter di Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi akibat kurangnya pengawasan dan penegakan peraturan oleh pihak yang berwenang seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan dan Organisasi Ikatan Apoteker di Kabupaten Lampung Tengah. Faktor yang mempengaruhi pejualan obat keras tanpa resep dokter oleh apotek dan konsumen adalah tingkat pemahaman yang rendah dari konsumen, kesulitan prosedur administratif bagi konsumen dalam memperoleh resep dokter dan biaya yang relatif mahal jika harus konsultasi kepada dokter, pengetahuan yang rendah dari asisten apoteker dan karyawan, dan adanya persaingan bisnis yang ketat sesama pengusaha apotek.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yang menggabungkan kajian pustaka dengan observasi dan wawancara lapangan. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan sosiologis. Pada penelitian ini analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli obat keras tanpa resep dokter melanggar Pasal 1320 KUHPerdata dan berbagai peraturan terkait, serta kode etik profesi apoteker. Apotek Kurnia Farma wajib mengganti kerugian konsumen sesuai Pasal 1365 KUHPerdata dan dapat dikenakan sanksi pidana dan administratif. Saran dari penelitian ini meliputi peningkatan pengawasan dan penegakan hukum oleh BPOM dan Dinas Kesehatan, edukasi kepada apotek dan masyarakat, serta pengawasan dari Ikatan Apoteker Indonesia. Implementasi saran ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, melindungi konsumen, dan meningkatkan kualitas layanan kefarmasian di Kabupaten Lampung Tengah.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | K Law > K Law (General) |
| Divisions: | Faculty of Medicine, Health and Life Sciences > School of Medicine |
| Depositing User: | Mrs Tiara DP |
| Date Deposited: | 11 Aug 2025 03:02 |
| Last Modified: | 11 Aug 2025 03:02 |
| URI: | https:///id/eprint/3549 |
