Analisis Penetapan Hakim Dalam Permohonan Pengangkatan Anak Pada Pengadilan Negeri (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A)

Dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak, perlu diketahui beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaannya, mulai dari prosedural pra-pengajuan permohonan hingga pelaksanaan penetapan dari pengadilan terkait permohonan pengangkatan anak. Akan tetapi, dari prosedural yang akan di jalankan, yang diperhatikan lebih mendalam yaitu penetapan hakim dalam menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Permohonan Pengangkatan Anak, dan untuk mengetahui bagaimana penerapan dan mekanisme permohonan pengangkatan anak menurut hukum positif di Indonesia. Dalam penelitian yang akan penulis angkat, peneliti menggunakan tipe penelitian normatif-empiris. tipe pendekatan penelitian yang digunakan penulis diantaranya yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pertimbangan hakim untuk menetapkan suatu permohonan pengangkatan anak didasari oleh asas-asas yang berlaku dalam peradilan, kompetensi pengadilan, serta kewenangan yang ada pada masing-masing pengadilan, yaitu antara pengadilan negeri dan pengadilan agama. Pentingnya melakukan permohonan pengangkatan anak dengan menerapkan hukum yang berlaku supaya tidak adanya
ketidakadilan dalam prosedurnya. Adapun mekanisme-mekanisme dalam permohonan pengangkatan anak dalam pengajuan permohonan pengangkatan anak, yang melibatkan instansi/lembaga terkait, dan menteri. Instansi/lembaga yang memiliki fungsi dalam pengangkatan anak yaitu Dinas Sosial. Dalam pengangkatan anak, fungsi dinas sosial yaitu sebagai pengawas dalam pelaksanaan penetapan permohonan pengangkatan anak.