PELAKSANAAN PENCATATAN RAHASIA DAGANG SERTA PENGAWASAN TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA RAHASIA DAGANG (Studi Kasus di Kanwil KEMENKUMHAM Yogyakarta)

Rahasia dagang merupakan suatu informasi yang tidak diketahui oleh masyarakat umum dan harus dirahasiakan. Adapun di dalam pelaksanaannya RD harus dicatatkan kepada lembaga yang berwenang untuk mendapatkan pelindungan hukum. Tujuan dari penelitian ini, untuk mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang dan sistem pengawasan dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang. Metode dalam penelitian ini menggunakan normatif empiris yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada, dengan mengkombinasikan data dari bahan kepustakaan seperti jurnal, buku, undang-undang, dengan data dari hasil lapangan. Hasil dari penelitian ini, pelaksanaan pencatatan perjanjian lisensi rahasia dagang di Kota Yogyakarta telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Perjanjian Lisensi Kekayaan Intelektual serta di dalam UU RD juga telah tercantum pelindungan terhadap RD. Dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah melakukan sosialisasi, asosialisasi, desiminasi serta melakukan kerjasama dengan stakeholder yang ada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY, hal ini bertujuan untuk meningkatkan angka pencatatan permohonan hak kekayaan intelektual termasuk rahasia.