Pelaksanaan Dan Problematika Yang Lahir Dari Dispensasi Nikah Pada Pernikahan Di Bawah Di Pengadilan Agama Magetan

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri yang bertujuan membentuk keluarga dan keturunan yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada tahun 2022, ratusan siswa di Kabupaten Magetan lebih memilih menikah daripada sekolah didukung adanya 107 perkara pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan. Hal ini membuktikan di Kabupaten Magetan masih ada pernikahan di bawah umur yang bertentangan pada Pasal 7 ayat (1) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Dispensasi nikah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin.
Menggunakan metode kualitatif dan pendekatan hukum empiris,
selanjutnya teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik deskriptif melalui wawancara dan observasi secara langsung agar sesuai fakta yang terjadi di Pengadilan Agama Magetan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetaui pelaksanaan dan problematika yang timbul dari pengajuan permohonan dispensasi nikah serta pertimbangan hakim dalam pemberian putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan.
Problematika yang dialami oleh pemohon mendorong untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan sebagai bentuk penyelesaiannya. Problematika itu yang akan dijadikan alasan mendesak pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah. Dalam pelaksanaan penyelesaian
perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Magetan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Permohonan Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, kemudian pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magetan dalam pemberian putusan dispensasi nikah berlandaskan Undang –
Undang dan faktor kontektual yang terjadi didalam masyarakat.
Untuk mencegah angka tinggi dispensasi nikah perlu adanya sosialisasi terkait kesadaran dan budaya hukum masyarakat dalam pola asuh anak, pergaulan bebas, seks bebas, kesehatan mental, fisik dan perkembangan hukum Indonesia yang didukung pemerintah.