Analisis Mengenai Kedudukan Institusional Hakim Militer Terhadap Kemandirian Peradilan Militer Indonesia

Penerapan teori pembagian kekuasaan yang terbagi dalam eksekutif,
legislatif dan yudikatif di Indonesia sudah diterapkan guna tercapainya check and
balances antar lembaga negara. Lembaga peradilan (yudikatif) haruslah berdiri
tegak lurus dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai badan penegak
hukum. Dalam konteks peradilan militer, hakim memiliki peranan penting yang
tidak terbantahkan dalam jalannya suatu badan peradilan. Kedudukan hakim militer
memiliki ikatan antar dua institusi yakni Tentara Nasional Indonesia (eksekutif) dan
Mahkamah Agung (yudikatif) yang seharusnya berbeda rumpun. Badan peradilan
yang seharusnya independen, tidak terintervensi dan mengintervensi perlu dikaji
berdasarkan perspektif peraturan perundang-undangan. Penelitian ini
menggunakan jenis metode normatif-empiris (applied law research). Pendekatan
yang dimaksud berupa pendekatan konseptual dengan mengkaji struktur
organisasai ketatanegaraan yang didasari atas penerapan suatu teori dan peraturan
perundang-undangan serta implementasinya dilapangan. Hakim militer secara tidak
langsung berdiri dalam dua kaki secara institusional, karena baik MA maupun TNI
sama-sama berperan dalam menentukan jalannya karir hakim militer. Dalam hal itu
hakim militer masih memiliki potensi besar untuk diintervensi. Terdapat beberapa
faktor yang dapat mempengaruhi ketidakmandirian hakim militer dalam
menjalankan tugasnya dalam lingkup peradilan militer. Hakim militer secara tidak
langsung berdiri dalam dua kaki secara institusional, karena baik MA maupun TNI
sama-sama berperan dalam menentukan jalannya karir hakim militer. Dalam hal itu
maka peradilan militer di Indonesia belum secara utuh dikatakan sebagai peradilan
yang independen. Ini disebabkan karena beberapa faktor yang berpotensi besar
dalam menentukan seorang hakim dapat di intervensi oleh pihak lain (eksekutif).