Analisis Yuridis Atas Pelaksanaan Bentuk Kerjasama 'Sinergi' Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah: Studi Kasus Pelaksanaan Sinergi Pada Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta

Penyelenggaraan pemerintahan, jika di lihat dari kondisi geografis negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari banyaknya pulau dengan jumlah penduduk yang beragam suku, etnik, bahasa, dan budaya yang multikultural, dimana
menggunakan sistem pemerintahan yang cocok adalah demokratis, dan pelaksanaannya tidak mungkin hanya di tangani oleh satu pemerintahan saja, dalam hal ini pemerintah daerah ikut serta dalam penyelenggaraan yang terbagi kewenangannya dalam bentuk otonomi daerah dan di laksanakan oleh lembaga lembaga pemerintahan, dengan mengupayakan kebijakan dan mekanisme terkait dengan kerja sama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai kategori lembaga pemerintah dalam melaksanakan bentuk kerja sama, dan penerapan dari bentuk kerjasama sinergi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris yang berorientasi pada data sekunder dan data primer yang menghasilkan ada sembilan (9) kategori lembaga pemerintah pusat yang menjalankan penyelenggaraan pemerintah pusat, salah satunya sebagai kerja sama sinergi yang merupakan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dengan fokus pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah yang berdasarkan dengan Permendagri 2020 tentang Kerja Sama Daerah melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah melalui Dokumen Kerja Sama, atau Momerandum of Understanding (MoU).