Problematika Pengaturan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi di dalam Kawasan Pelestarian Alam berdasarkan Hukum Sumber Daya Alam di Indonesia

Panas bumi dianggap sebagai salah satu alternatif untuk transisi energi ke energi terbarukan. Pemanfaatannya dilakukan secara tidak langsung melalui Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP). Namun, pengaturannya menimbulkan problematika pengaturan, khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU Panas Bumi jo. Pasal 41 angka 2 UU Cipta Kerja dan Pasal 1 angka 12 UU KSDAHE yang memperbolehkan PLTP berada di kawasan pelestarian alam (KPA), sedangkan Pasal 38 ayat (1) UU Kehutanan jo. Pasal 36 angka 14 UU Cipta Kerja
menegaskan bahwa kawasan tersebut tidak dapat digunakan untuk kegiatan di luar kehutanan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan historis, perundang-undangan, dan konseptual untuk menelusuri dinamika hukum yang memungkinkan kawasan pelestarian alam dijadikan wilayah kerja PLTP, sekaligus membandingkan pengaturannya dalam konteks hukum sumber daya alam. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan, mengidentifikasi, dan menganalisis problematika pengaturan PLTP di kawasan pelestarian alam beserta implikasinya menurut hukum sumber daya alam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya konflik norma antara penyelenggaraan PLTP dan perlindungan KPA. PLTP memang dikategorikan sebagai energi terbarukan. Namun, kerangka hukum saat ini belum mengadopsi prinsip keadilan ekologis secara utuh, padahal KPA merupakan kawasan konservasi dengan fungsi perlindungan keanekaragaman hayati beserta ekosistemnya. Peneliti menyarankan, perlu dilakukan harmonisasi regulasi dalam bidang sumber daya alam, khususnya yang berkaitan dengan PLTP di KPA. Prinsip keadilan ekologis juga harus dimasukkan sebagai dasar dalam pengaturan hukum, guna menjamin keberlanjutan SDA hayati dan ekosistem, serta perlindungan hakhak lingkungan hidup dari praktik eksploitasi demi kepentingan energi semata.