Kajian Putusan Pengadilan Perkara Revenge Porn Ditinjau Dari Hak Untuk Menghilangkan Jejak Digital.

Revenge porn merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis gender yang marak terjadi di ruang digital. Meskipun pelaku sering dijatuhi hukuman dalam perkara ini, hak korban untuk menghapus konten yang merugikan mereka (Right to Be Forgotten) sering kali tidak diakomodasi dengan baik dalam praktik peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengadilan menerapkan hak untuk dilupakan dalam perkara revenge porn dan bagaimana hukum di Indonesia menjamin hak-hak korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Sumber data
diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi putusan pengadilan, antara lain Putusan Nomor: 77/Pid.Sus/2024/PN.Smn dan 71/Pid.Sus/2023/PN.Pdl. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa meskipun revenge porn telah diadili, perintah penghapusan jejak digital hampir tidak pernah dicantumkan dalam amar putusan. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara norma dan praktik. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan penguatan peran aparat penegak hukum serta sinergi dengan platform digital agar hak korban dapat ditegakkan secara menyeluruh.