Tinjauan Aspek Hukum Terhadap Pelaksanaan Dan Mekanisme Eksekusi (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Palangkaraya))

Konflik pertanahan merupakan persoalan kompleks dengan dampak sosial dan ekonomi signifikan. Tanah sebagai objek strategis kerap menjadi sengketa karena ketidaksesuaian administrasi, tumpang tindih kepemilikan, dan lemahnya eksekusi putusan pengadilan. Penelitian ini mengkaji aspek hukum serta mekanisme pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah di Pengadilan Negeri Palangkaraya. Penelitian menggunakan metode normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara di Pengadilan Negeri Palangkaraya, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan eksekusi di Pengadilan Negeri Palangkaraya menghadapi kendala struktural dan kultural. Dari total permohonan eksekusi sengketa tanah tahun 2024–2025, hanya sebagian kecil berhasil dilaksanakan. Hambatan utama meliputi ketidakpatuhan pihak tereksekusi, kurangnya koordinasi antarlembaga, dan minimnya profesionalitas pelaksanaan teknis. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun regulasi tersedia, pelaksanaan eksekusi perkara sengketa tanah belum optimal. Diperlukan penguatan koordinasi antara lembaga peradilan, Badan Pertanahan Nasional, dan aparat penegak hukum, serta peningkatan integritas dan kapasitas SDM untuk mewujudkan kepastian hukum bagi pencari keadilan.