Analisis Yuridis Terhadap Surat Keputusan (SK) Pegawai Non-PNS Sebagai Jaminan Kredit Perbankan Pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Permasalahan dalam dunia perbankan seringkali berkaitan dengan keabsahan objek jaminan dalam perjanjian kredit, khususnya terkait penggunaan Surat Keputusan (SK) pegawai non-PNS sebagai jaminan. Jaminan SK secara hukum belum memiliki dasar yang kuat, ketidakpastian hukum dalam hal ini
menimbulkan keraguan baik bagi pihak perbankan maupun debitur mengenai validitas dan kekuatan eksekusi jaminan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan hukum SK pegawai non-PNS sebagai objek jaminan
kredit serta menelaah kepastian hukum dalam mekanisme eksekusinya jika terjadi wanprestasi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung oleh studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SK pegawai non-PNS tidak memenuhi unsur kebendaan dan tidak dapat dialihkan, sehingga tidak dapat dijadikan jaminan kredit secara langsung berdasarkan sistem
hukum jaminan di Indonesia. Namun demikian, dalam praktik perbankan, SK tersebut tetap digunakan sebagai dasar pemotongan gaji melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara bank dan instansi tempat pegawai bekerja. Dalam konteks ini,
yang dijadikan objek jaminan adalah hak atas gaji (piutang), bukan SK itu sendiri. Hal ini menciptakan kerangka hukum yang belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum, terutama dalam hal eksekusi saat terjadi wanprestasi. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang lebih eksplisit agar tidak menimbulkan multitafsir dan risiko hukum bagi pihak yang terlibat.