EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN ASET DESA BERDASARKAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS PENGELOLAAN ASET DESA DI DESA BANYURADEN KECAMATAN GAMPING KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu Bagaimana Efektifitas Pengelolaan Aset Desa di Desa Banyuraden dan Bagaimana Efektifitas Pengawasan Aset Desa Banyuradem, yang bertujuan unutuk mengetahui pengelolaan Aset Desa di Desa Banyuraden, dan unutuk mengetahui bagaimana Pengawasan Aset Desa Di Desa Banyuraden. Sehingga Penelitian ini menyoroti pentingnya Undang- Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan memperkuat otonomi desa dan mempercepat pembangunan, serta diharapkan memberikan dampak pada wilayah
administratif di atasnya. Untuk melaksanakan undang-undang ini, diterbitkan PP No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa dari APBN, yang kemudian diubah menjadi PP No. 8 Tahun 2016. PP No. 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa dana desa adalah dana dari APBN yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan metode Normatif Empiris. Penelitian Normatif bertujuan menemukan peraturan hukum, doktrin hukum, dan data kepustakaan untuk menjawab isu hukum dalam masyarakat, sedangkan Penelitian Empiris melihat bagaimana hukum berfungsi dalam lingkungan sosial. Pemerintah Desa Banyuraden telah mengoptimalkan pengelolaan aset desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun ada kendala seperti minimnya SDM dan banyaknya aset desa yang harus dikelola. Pengelolaan aset desa Banyuraden dianggap efektif, dengan upaya pengawasan yang sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014, termasuk transparansi melalui papan pengumuman
dan informasi di website desa. Namun, pengawasan belum sepenuhnya efektif karena beberapa aset desa belum terawasi dengan baik. Diperlukan peningkatan SDM melalui evaluasi mendalam terkait pengelolaan aset desa untuk mendorong perkembangan aset. Audit berkala oleh pihak independen diperlukan untuk memastikan aset desa dikelola dengan baik, mengidentifikasi potensi masalah, memberikan rekomendasi perbaikan, serta menciptakan sistem pelaporan yang transparan. Selain itu, peningkatan sistem SIPEDES akan memudahkan masyarakat mengawasi perkembangan aset desa.